Uncategorized

Badan Kebersihan & Pertamanan Kabupaten Karimun

INFORMASI BERKALA SKPD

BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARIMUN

TAHUN 2015

 

A. PROFIL BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1. Gambaran Umum Kelembagaan

Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, dengan sebutan nama Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, dirubah namanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, dengan sebutan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, dengan uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan

Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Bidang Kebersihan, membawahi:

  1. Sub Bidang Fasilitas dan Kebersihan
  2. Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Workshop;

d. Bidang Pertamanan, membawahi :

  1. Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Taman
  2. Sub Bidang Penataan, Pengembangan dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman;

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:

  1. Sub Bidang Peraturan dan Retribusi
  2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan;

Berdasarkan uraian di atas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

3. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Kelembagaan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, menyebutkan bahwa Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan teknis operasional tentang penataan dan kebersihan yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan penataan kebersihan;

b. Melakukan penataan kebersihan kota;

c. Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebersihan;

d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan penataan kebersihan;

e. Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman;

f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota;

g. Melaksanakan penataan taman;

h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya pelaksanaan penataan taman;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, menjelaskan bahwa Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun merupakan Instansi Perangkat daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karimun. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Badan Kebersihan dan Pertamanan memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; dan 2) pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun uraian tugas pokok masing-masing unit kerja organisasi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan badan. Adapun uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

1) Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan badan;

2) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat badan;

3) Mengelola urusan rumah tangga badan;

4) Menyusun perencanaan kegiatan badan;

5) Menyusun laporan kegiatan badan;

6) Mengelola keuangan badan;

7) Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan badan;

8) Pemeriksaan syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai badan;

9) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai badan ke bagian kepegawaian;

10) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai badan.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing sub bagian memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum badan dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan badan, mencakup:

a) Penyusunan teknis ketatausahaan badan;

b) Penyusunan surat menyurat badan;

c) Pelayanan surat menyurat badan;

d) Menyusun kearsipan surat menyurat badan;

e) Pelayanan kerumahtanggaan badan;

f) Pelayanan perlengkapan badan;

g) Pelaksanaan pelayanan teknis kepegawaian badan;

h) Pemeriksaan syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat kepegawaian badan;

i) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai dengan kepada bagian kepegawaian;

j) Mengusulkan tindakan pembinaan kepegawaian badan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan badan mencakup:

a) Menyusun rencana pengelolaan keuangan badan;

b) Memberikan pelayanan keuangan badan;

c) Mengkoordinasikan penyusunan keuangan badan dengan bagian keuangan pada secretariat daerah;

d) Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan badan;

e) Menyusun laporan keuangan badan;

f) Menyusun rencana kegiatan badan;

g) Melaksanakan monitoring keseluruhan kegiatan badan;

h) Mengusulkan rencana kegiatan badan kepada badan perencanaan pembangunan daerah;

i) Menyusun laporan kegiatan badan;

j) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

c. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan teknis operasional tentang penataan dan kebersihan yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah, sebagai berikut :

1) Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan penataan kebersihan;

2) Melakukan penataan kebersihan kota;

3) Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebersihan;

4) Melakukan koordinasi, pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembangunan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

5) Melakukan koordinasi, pelaksanaan penyediaan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;

6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

7) Melakukan koordinasi, pelaksanaan penyediaan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana workshop;

8) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan uni kerja instansi terkait dalam upaya melancarkan pelaksanaan penataan kebersihan;

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Kebersihan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 1) Sub Bidang Fasilitas dan Kebersihan, dan 2) Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Workshop. Masing-masing sub bidang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1) Sub Bidang Fasilitas dan Kebersihan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan dan penataan dan operasional kebersihan, mencakup:

a) Melakukan pengumpulan data dalam rangka penentuan jumlah petugas, sarana dan prasarana kebersihan;

b) Melakukan pembenahan sarana dan prasarana dalam rangka fasilitas dan operasional kebersihan;

c) Melakukan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan fasilitas dan operasional kebersihan;

d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain untuk mempermudah pelaksanaan fasilitas dan operasional kebersihan;

e) Melaksanakan tugas lain sejenis pelayanan publik yang ditugaskan kepala bidang kebersihan.

2) Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Workshop, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan TPA dan Workshop sebagai sarana penunjang program kebersihan, mencakup:

a) Menyusun rencana teknis kegiatan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehubunan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan sampah di TPA termasuk pengendalian pencemaran lingkungan akibat dari sampah;

b) Melakukan rencana teknis dalam pengelolaan Workshop;

c) Melakukan penataan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

d) Melakukan penyiapan kajian teknis tentang pengelolaan sampah di TPA;

e) Penyiapan regulasi dan pengaturan yang diperlukan dalam menunjang pengelolaan sampah di TPA;

f) Melakukan pembenahan sarana dan prasarana workshop dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap armada kebersihan;

g) Melakukan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan TPA dan Workshop;

h) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan kepala bidang kebersihan.

d. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis operasional penataan taman yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas bidang pertamanan sebagai berikut :

1) Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman;

2) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota;

3) Melaksanakan penataan taman;

4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka penataan taman;

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pertamanan terdiri dari : 1) Sub bidang Penataan dan Pengembangan Taman, dan 2) Sub Bidang Penataan, Pengembangan dan Perawatan Lampu Jalan dan Lampu Taman. Masing-masing Sub Bidang tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan. Adapun uraian masing-masing tugas sub bidang adalah sebagai berikut:

1) Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Taman, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan perencanaan teknis operasional penataan dan pengembangan taman, mencakup:

a) Melakukan perumusan perencanaan teknis operasional penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan lampu taman;

b) Melakukan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;

c) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;

d) Merumuskan bahan evaluasi dan laporan penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;

e) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka penataan, pengembangan dan perawatan lampu jalan dan lampu taman;

f) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tentang penataan peraturan dan retribusi, penyuluhan dan pembinaan yang menjadi kewajiban daerah, mencakup:

a) Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam penataan peraturan dan retribusi, penyuluhan dan pembinaan kegiatan bidang;

b) Melakukan perencanaan dan program kerja dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang;

c) Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang;

d) Pelaksanaan analisa, penyusunan pedoman, koordinasi, monitoring evaluasi dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang;

e) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang;

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis opersional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tentang penataan peraturan dan retribusi, penyuluhan dan pembinaan yang menjadi kewajiban daerah. Uraian tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

1) Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam penataan peraturan dan retribusi, penyuluhan dan pembinaan kegiatan bidang;

2) Melakukan perencanaan dan program kerja dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang;

3) Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang;

4) Pelaksanaan analisa, penyusunan pedoman, koordinasi, monitoring evaluasi dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang;

5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya mempelancar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang;

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari 2 (dua) sub bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Penataan Peraturan dan Retribusi, dan 2) Sub Bidang Penyuluhan dan Retribusi. Masing-masing uraian tugas sub bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Penataan Peraturan dan Retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan penataan peraturan dan retribusi, mencakup:

a) Melakukan pengumpulan data dalam rangka pemantapan penataan peraturan dan retribusi kebersihan;

b) Melakukan pelaksanaan teknis operasional penataan peraturan dan penagihan retribusi kebersihan;

c) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan penataan peraturan dan penagihan retribusi kebersihan;

d) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan peraturan dan retribusi kebersihan;

e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi daerah untuk mempermudah pelaksanaan penataan retribusi daerah;

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kebijakan dan rencana teknis operasional perizinan dan penertiban media iklan, mencakup:

a) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman rencana teknis tentang penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan aparatur daerah;

b) Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah serta pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan, pertamanan dan retribusi kebersihan kepada masyarakat dan aparatur daerah;

c) Melaksanakan persiapan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanan penyuluhan dan pembinaan;

d) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan;

e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan.

 

4. Visi dan Misi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kebersihan dan Pertamanan sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Karimun perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu, Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, harus memiliki visi sebagai cara pandang jauh ke depan guna menjawab tentang apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, maka Visi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun bertekad untuk turut serta mensukseskan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan menetapkan visi, yaitu : “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN BERSIH, INDAH, DAN NYAMAN”. Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut :

  1. Kebersihan adalah suatu keadaan bersih yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk mengadakan sebuah kota yang berhubungan secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati oleh panca indera dengan serasi sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung.
  2. Keindahan adalah keadaan yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan kebersihan, kesehatan, ketertiban yang sesuai dengan lingkungan.
  3. Nyaman adalah ketulusan dan keikhlasan masyarakat berpartisipasi tanpa adanya tekanan dan paksaan dari luar sehingga terwujudnya situasi dan kondisi kota yang tertib dan aman dengan lingkungan yang asri.

Sedangkan misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkan visi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia, dan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan.
  2. Meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pengawasan pengendalian kebersihan dan pertamanan yang optimal.
  3. Menciptakan regulasi teknis dalam pengendalian, pengawasan dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas kebersihan dan pertamanan sesuai prosedur dan tahapan. Namun, untuk menghasilkan pelaksanaan tugas dan fungsi kebersihan dan pertamanan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparatur kebersihan dan pertamanan yang memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dan mempunyai kompetensi dalam bidang kebersihan dan pertamanan. Adapun keadaan sumber daya manusia Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kondisi Sumber Daya Manusia Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun

No. Status Kepegawaian Jumlah (orang)

1. Pegawai Negeri Sipil 297

a.Golongan IV/c1

b.Golongan IV/b2

c.Golongan IV/a1

d.Golongan III/d5

e.Golongan III/c4

f.Golongan III/b1

g.Golongan II/d2

h.Golongan II/c5

i.Golongan II/b7

j.Golongan II/a1

k.Golongan I/d2

2. Pegawai Kontrak 11

3. Tenaga Honor Lokal 18

4. Tenaga Harian Lepas 297

a.Supir Lori17

b.Supir Kendaraan Roda 36

c.Operator Alat Berat3

No. Status Kepegawaian Jumlah (orang)

d.Pengawas20

e.Pemungut Sampah63

f.Penggali Selokan15

g.Pemilah Sampah15

h.Tukang Sapu145

i.Teknisi Workshop4

j.Pembantu Teknisi3

k.Koordinator3

l.Petugas Lapangan TPA3

m.Pembantu Petugas Lapangan TPA2

Jumlah 359

Sumber : Profil Badan Kebersihan dan Pertamanan 2015

6. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun dengan sarana dan prasarana, baik berupa gedung kantor, peralatan dan kendaraan dinas serta peralatan perlengkapan kantor lainnya. Secara Keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

a. Sarana Pendukung Operasional

Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun memiliki beberapa sarana yang cukup memadai dalam mendukung operasional khususnya dibidang kebersihan dan pertamanan sebagai berikut :

Tabel 2 Sarana dan Prasarana Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun

No. Keadaan Sarana dan Prasarana

Bidang KebersihanBidang Pertamanan

UraianJumlah (unit)KondisiUraianJumlah (unit)Kondisi

1. Armroll 7 Baik Truck Penumpang 1 Baik

2. Dump Truck 6 Baik Truck Air 1 Baik

3. Pick Up 1 Baik Truck Crane AWP 1 Baik

4. Kendaraan Roda Tiga

52 Baik,

3 Rusak Pick Up 2 Baik

5. Kontainer Sampah 27 Baik Chainshow 3 2 Baik,

1 Rusak

6. Excavator CAT 312D 1 Baik Mesin Rumput 25 14 Baik,

11 Rusak

No. Keadaan Sarana dan Prasarana

Bidang KebersihanBidang Pertamanan

UraianJumlah (unit)KondisiUraianJumlah (unit)Kondisi

7. Prasarana TPA : Gerobak 3 Baik

Kantor TPAAda

Pos Pengendalian Operasional dan PenjagaAda

BengkelAda

Bulldozer1

Sumur MonitorAda

Daur UlangAda

Sumber : Profil Badan Kebersihan dan Pertamanan 2015

b. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST)

Adanya pembangunan TPST yang dilakukan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun sebagai upaya untuk meyakinkan stakeholders dan masyarakat umum bahwa pengelolaan sampah akan lebih dengan adanya TPST tersebut. Dengan ketersediaan TPST diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk dapat melakukan pemilahan secara langsung baik sampah organik maupun sampah anorganik. Selain itu, TPST disinyalir dapat mengurangi jumlah timbulan sampah dari sumbernya, karena pada TPST sampah akan direduksi dengan penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dimana sampah organik akan diolah menjadi komposter dan sampah anorganik akan dikumpulkan dan dijual kembali ke produsen atau penampung sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat itu sendiri.

Ketersediaan TPST yang dimiliki Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun adalah sebanyak 1 TPST yang diberi sebutan dengan Bank Sampah Karimun Madani, yang dikelola oleh sukarelawan. Selama beroperasi, TPST (Bank Sampah Karimun Madani) sudah memproduksi sampah rata-rata 1.2 ton/hari.

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun memiliki 1 (satu) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Kondisi TPA yang tersedia adalah sebagai berikut :

1) Luas Lahan : 3,0 Ha

2) Status Lahan : Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

3) Metode Operasional : Open Dumping

4) Jarak TPA terhadap Pemukiman Penduduk : 5 Km

5) Jarak TPA terhadap Sungai Sememal : 2,5 Km

6) Jarak TPA terhadap Pantai : 3 Km

B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2016 dan Renja Tahun 2015, maka Badan Kebersihan dan Pertamanan menyusun program-program sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Untuk mengoptimalkan pencapaian program-program yang ditetapkan, maka Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun mengimplementasikan program-program tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKP Tahun 2014.

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

1) Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Persampahan;

2) Pemeliharaan TPA dan Workshop;

3) Pemeliharaan Kontainer Sampah;

4) Pengadaan Tong Sampah;

5) Pengadaan Alat-alat Perbengkelan TPA Sememal;

6) Pembuatan Pengolahan Air Limbah untuk Pengolahan Leachate TPA;

7) Peningkatan Kebersihan pada Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah;

8) Pengadaan Kointainer Sampah Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat;

9) Penimbunan Lahan TPA Sememal.

d. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, meliputi kegiatan :

1) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sememal.

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :

1) Penyusunan dokumen Renja Kerja;

2) Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan.

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi kegiatan :

1) Pemeliharaan Taman;

2) Pemeliharaan Lampu Jalan, Hias, dan Taman;

3) Penataan Keindahan Kota melalui Pemangkasan Dahan dan Ranting;

4) Pemeliharaan Taman Gedung Perkantoran (A,B,C,D,E,Bappeda, dan LAM);

5) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Kecamatan Karimun, Meral dan Meral Barat;

6) Pembuatan Taman Median Sisi Utara GOR;

7) Peningkatan Taman Bermain Depan RSUD;

8) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Simpang Tugu MTQ Kabupaten Karimun;

9) Pengadaan Penambahan Kursi Santai Coastal Area;

10) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dan Tiang Bukit Senang Kecamatan Karimun;

11) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Pulau Moro;

12) Pengadaan Lampu High Mass Taman Proklamasi Kecamatan Karimun;

13) Peningkatan Taman Parkir Taman Bunga;

14) Pengadaan Lampu Jalan PLTS Kecamatan Belat;

15) Pembangunan Kios dan Fasilitas lainnya di Kelurahan Moro Kecamatan Moro;

16) Pembuatan Pagar Pembatas Taman Median Jalan Coastal Area Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun;

17) Pengadaan Tanah Urug/Top Soil Median Jalan Coastal Area;

18) Penerbitan Media Iklan dan Spanduk;

19) Pengecatan Tiang Lampu Dekoratif/Penerangan Lampu Jalan Umum;

20) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kecamatan Karimun;

21) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kecamatan Kundur;

22) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kecamatan Tebing;

23) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya RT.03 RW.02 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun;

24) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kecamatan Meral.

g. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

1) Peningkatan Pengelolaan, Monitoring dan Pelaporan Evaluasi Retribusi;

2) Pembuatan Leaflet Retribusi Pelayanan Kebersihan.

h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, meliputi kegiatan :

1) Penyusunan SOP Badan Kebersihan dan Pertamanan;

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertamanan dan Dekorasi Kota.

 

C. KINERJA BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Badan Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah mengemban tugas yang tidak ringan yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Dalam  upaya mengemban tugas di atas, Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Selain itu telah ditetapkan pula program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Pejabat Struktural dan Pegawai/Staf yang ada.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, menyebutkan bahwa Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan teknis operasional tentang penataan dan kebersihan yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan penataan kebersihan;

b. Melakukan penataan kebersihan kota;

c. Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebersihan;

d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan penataan kebersihan;

e. Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman;

f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota;

g. Melaksanakan penataan taman;

h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya pelaksanaan penataan taman;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjaga konsistensi dalam pencapaian target sesuai dengan tupoksi, maka keseluruhan pelayanan ini harus didukung oleh kinerja aparatur yang handal.

Kabupaten  Karimun  merupakan  bagian  dari  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau,  yang berbatasan  dengan  Negara  Singapore  dan  Negeri  Jiran  Malaysia,  serta  berdampingan  dengan pusat  pertumbuhan  industri  Batam  dan  Bintan. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, dengan luas total wilayah mencapai 7.984 km2, dengan luasan perairan memiliki persentase jauh lebih besar (80,91%) disbanding luas daratan (19,09%).

Luas wilayah administratif Kabupaten Karimun adalah 1,735.84 Km2 yang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Moro, Durai, Kundur, Ungar, Kundur Utara, Belat, Kundur Barat, Karimun, Buru, Meral, Meral Barat, dan Tebing. Dari hasil registrasi penduduk tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Karimun mencapai 282,475 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 66,81 persen serta dengan kepadatan penduduk sebesar 185 jiwa/Km2.

Lajunya pertumbuhan penduduk Kabupaten Karimun yang terus meningkat disertai dengan meningkatnya pembangunan serta untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan mengekploitasi sumber daya alam. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Kabupaten Karimun beserta kegiatannya akan menimbulkan penimbunan sampah baik limbah domestik maupun limbah industri. Penanganan limbah domestik dilaksanakan secara konvensional dengan melakukan pembuangan ditempat pembuangan akhir. Namun penanganan limbah industri memerlukan perencanaan dan pengelolaan persampahan agar tidak memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Karimun dilakukan secara komunal yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Kebersihan dan Pertamanan melalui pengangkutan secara rutin yang kemudian dibawa ketempat pembuangan akhir. Sementara itu belum memadainya pengelolaan tempat pembuangan sampah menimbulkan dampak pada penumpukan sampah dilokasi-lokasi terbuka yang pada akhirnya akan bermuara dipesisir pantai.

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun masih dilakukan secara konvensional yakni melalui proses mengumpulkan, mengangkut dan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Volume sampah yang tertangani di Kabupaten Karimun mencapai 701 m3/hari atau sekitar 53.87 ton/hari, yang terdiri dari timbulan sampah domestik dengan volume mencapai 466.85 m3/hari (35.91 ton/hari) dan sampah non-domestik dengan volume mencapai 234.16 m3/hari (17.6 ton/hari).

Cakupan layanan persampahan oleh Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun mencapai 11% pada tahun 2014, sedangkan siswanya sebesar 71% sampah yang ada di rumah tangga di Kabupaten Karimun dibakar, 13% sampah dibuang ke sungai/kali/laut/dan danau, 2% sampah dibuang ke lahan kosong/kebun dan dibiarkan membusuk, 1% sampah dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah, 1% dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah, dan hanya 1% sampah dikumpulkan oleh kolektor informal untuk mendaur ulang. (Sumber : Hasil Kajian Pokja AMPL Kabupaten Karimun Tahun 2014)

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Capaian Kinerja Pada Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan dan Pertaman di Kabupaten Karimun 2011-2016

No. Sasaran Indikator Kinerja RPJMD Capaian

AwalAkhir201220132014*(%)

1.

No. Sasaran Indikator Kinerja RPJMD Capaian

AwalAkhir201220132014*(%)

Meningkatnya Pengelolaan SampahVolume sampah di Pulau Karimun yang terangkut ke TPA (ton/hari)120 ((dalam satuan kubik, dikonversi menjadi 36 ton/hari))151 ((dikonversi menjadi 42 ton/hari)37.53940.5100

No. Sasaran Indikator Kinerja RPJMD Capaian

AwalAkhir201220132014*(%)

TPA dengan sistem sanitary landfill.—–

Ket : Kondisi s.d Tahun 2014

Dari tabel 3 di atas, diketahui bahwa sasaran dalam RPJMD Kabupaten Karimun yang menjadi tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun adalah sasaran yang terkait meningkatnya pengelolaan sampah. Indikator yang melekat pada sasaran tersebut adalah volume sampah di Pulau Karimun yang terangkut ke TPA (dalam kubik per hari, yang kemudian dikonvesi menjadi ton per hari) dan TPA dengan sistem Sanitary Landfill. Pencapaian kedua indikator tersebut masing-masing berstatus hijau (tercapai) dan merah (belum tercapai). Meski belum memiliki TPA dengan sistem Sanitary Landfill, Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun mengklaim mampu mengangkut sampah sebanyak 40,5 ton/hari.

Selain sasaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 di atas, terdapat satu program yang melengkapi tugas dan tanggung jawab Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun yaitu program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja yaitu volume sampah di Pulau Karimun yang terangkut ke TPA (dalam kubik per hari, yang kemudian dikonversi menjadi ton/hari). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa status pencapaian yang diperoleh Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun berwarna hijau (tercapai), yang artinya bahwa Badan terkait tidak memiliki kesulitan dalam mencapai target sasaran hingga masa akhir RPJMD. Persentase capaiannya adalah 100% dimana angka capaian mampu memenuhi target capaian kinerja di tiap tahunnya.

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Program SKPD Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun 2011-2016

No. Program Indikator Kinerja RPJMD Capaian

AwalAkhir201220132014*(%)

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Volume sampah di Pulau Karimun yang terangkut ke TPA (ton/hari) 120 ((dalam satuan kubik, dikonversi menjadi 36 ton/hari)) 151 ((dikonversi menjadi 42 ton/hari) 37.5 39 40.5 100

Ket : Kondisi s.d Tahun 2014

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Kebersihan dan Pertamanan yaitu aspek TPA dengan sistim Sanitary Landfill dan volume sampah di Pulau Karimun yang terangkut ke TPA . Untuk indikator pertama yaitu TPA dengan sistim Sanitary Landfill tidak mengalami kemajuan sama sekali dalam pencapaian sehingga hasil evaluasi mengungkapkan bahwa status capaian kinerja Badan Kebersihan dan Pertamanan untuk indikator ini berwarna merah (sulit dicapai hingga akhir tahap RPJM). Angka persentase capaian adalah 0% karena memang tidak ada progress capaian dari tahun ke tahun.

Selama coaching evaluasi RPJMD Kabupaten Karimun dilakukan, terungkap beberapa kendala yang dialami Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun dalam mencapai target yaitu karena adanya kesulitan dalam pembebasan lahan dan adanya perubahan badan yang sebelumnya bernama BLH KP (bergabung dengan Lingkungan Hidup) dan pada tahun 2012 berubah menjadi Badan Kebersihan dan Pertamanan, dan perubahan  SOTK yang menyertai membutuhkan penyesuaian yang tidak mudah dan tidak serta merta berlangsung cepat terutama dalam penyusunan rencana strategi dan rencana kegiatan badan. Namun kendala kesulitan lahan untuk saat ini sudah dapat diatasi karena sistim pengembangan Sanitary Landfill sudah mulai dilakukan dan rencananya telah selesai di akhir tahun 2015.

Kebersihan dan keindahan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan kebersihan senantiasa diarahkan dalam rangka meningkatkan keindahan kota. Oleh karena itu, kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karimun yang lebih bersih dan indah.

Pertamanan di wilayah Kabupaten Karimun menyandang fungsi sebagai elemen estetika untuk memperindah wajah kota, fungsi sosial sebagai tempat masyarakat melakukan interaksi dan fungsi lingkungan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang mampu memberi tambahan nilai terhadap kuantitas air tanah. RTH yang dikelola oleh Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun hanya terdapat pada sebagian kecamatan, diantaranya: Kecamatan Karimun, Tebing, dan Meral. Berdasarkan data yang dihimpun pada bidang pertamanan, maka dapat diketahui sebaran lokasi dan luas taman yang dikelola Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun sebagai berikut :

Tabel 5. Sebaran Lokasi dan Luas Taman

No. Uraian Luas (Ha) Lokasi/ Kecamatan

1. Taman Median Coastal Area (Depan Panggung) 8.32 Karimun

2. Taman Median Poros 5.78 Tebing

3. Taman Proklamasi 0.1 Karimun

4. Taman Kota Depan RSUD 1.9 Meral

5. Taman Segitiga Teluk Air 0.03 Karimun

6. Taman Simpang Sungai Lakam 0.01 Karimun

7. Taman Kantor Bupati 2.06 Meral

8. Taman Perkantoran Gedung A, B, C, D, E, Bappeda, dan LAM. 10 Meral

9. Taman Median PN – Sungai Ayam 2.36 Tebing

10. Hutan Kota 0.74 Karimun

11. Taman Simpang Tugu IMTAQ 0.3 Karimun

12. Taman Parkir Taman Bunga 0.3 Karimun

13. Taman Buah 6.75 Karimun

14. Taman Median UKA s.d Depan Daily Mart 0.25 Tebing

Sumber : Data Bidang Pertamanan-BKP, Tahun 2015

Dari hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 di atas,  kinerja pelayanan SKPD Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun juga diukur dari tingkat pencapaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. LAPORAN KEUANGAN

Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun pada tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung. Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belanja barang dan jasa yang mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun.

Pada tahun 2015, secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.596.641.800 dari total Rp. 2.865.899.000 atau terealisasi mencapai 90,60%, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 21.904.440.471 dan terealisasi mencapai 96,76% atau berkisar Rp. 21.194.187.245

Tabel 6. Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2015

No. Sumber Dana Anggaran (Rp.) Realisasi Dana (Rp.) Sisa Dana (Rp.) Penyerapan Dana (%)

1. Belanja Pegawai Tidak Langsung 2.865.899.000 2.596.641.800 (269.257.200) 90,60%

2. Belanja Pegawai Langsung 5.042.810.000 5.031.906.000 (10.904.000) 99,78%

3. Belanja Barang dan Jasa 14.958.585.471 14.903.917.245 (54.668.226) 99,63%

4. Belanja Modal 1.903.045.000 1.258.364.000 (644.681.000) 66,12%

Jumlah 24.310.339.471 23.339.128.045 (971.211.426) 96,60%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Badan Kebersihan dan Pertamanan, Tahun 2015

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015 dilaksanakan program dan kegiatan dengan dana yang tersedia (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. ………, namun yang dapat direalisasi selama tahun 2015 sebesar Rp. …………. atau 00.00%. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Data Realisasi Dana APBD Per 31 Desember 2015

No. Sumber Dana Pagu Dlm DIK (Rp.) Realisasi Dana (Rp.) Sisa Dana (Rp.) Penyerapan Dana (%)

1. Belanja Tidak Langsung 2.865.899.000 2.596.641.800 269.257.200 90,60%

2. Belanja Langsung 21.904.440.471 21.194.187.245 710.253.226 96,76%

Jumlah 24.310.339.471 23.339.128.045 971.211.426 96,00%

Sumber : Sumber : Laporan Realisasi APBD Badan Kebersihan dan Pertamanan, Tahun 2015

Tidak terealisasinya keseluruhan anggaran dikarenakan terdapat selisih harga atau biaya untuk belanja barang dan jasa akibat proses pengadaan. Untuk memaksimalkan hasil dalam proses kegiatan, maka untuk tahun yang akan datang perlu adanya perencanaan yang matang, sehingga seluruh kegiatan yang gunanya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dapat diselenggarakan dengan baik.

 

E. PENUTUP

Demikianlah disampaikan Expose Public SKPD ini, semoga ianya dapat memberikan informasi kepada publik secara berkala dalam kaitannya dengan Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun periode Tahun 2015.

 

Tanjung Balai Karimun,  22 Maret 2016

 

Kepala Badan Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Karimun

 

 

 

H. FAIZAL, S.Sos, M.Si

NIP. 19581003 198003 1 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *