Berita Utama

Wakil Bupati menyerahkan Laporan Keuangan Kepada BPK

HUMAS – Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kab. Karimun TA 2017 (UNAUDITED), kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri di Kota Batam. Selasa (27/03).

Wakil Bupati Karimun: Semoga pada pelaporan keuangan pemerintah Kab. Karimun yang disampaikan ini akan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP yang ke enam kalinya pada pelaporan keuangan TA. 2017.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, maka tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga bagi pemerintah daerah menerapkan akuntansi berbasis aktual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.
LKPD yang disampaikan dianatranya terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Serta hasil review inspektorat, surat pernyataan kepala daerah dan laopran BUMD sebagai lampiran LKPD tersebut.
Sambung Wakil Bupati, pada laporan LKPD tahun 2017 ini masih banyak kekurangan, akan tetapi pemerintah Kab. Karimun berkomitmen akan terus berupaya memperbaiki kekurangan tersebut, sehinggal dapat menghasilkan LPKD kedepannya yang lebih baik lagi, transparan dan akuntabel.

Kepala BPK Prov. Kepri cabang Batam – kekurangan sedikit bisa dilengkapi dari BPK dan itu menjadi hal yang biasa.
Secara formal administrsi telah terpenuhi dan saya tidak ingin terjadi kesalahan pada administrasi ungkap kepala BPK.
Dan setelah diserahkan dari propinsi bintan dan karimun kabupaten yang ketiga menyerahkan laporan keuangan ke BPK.
Dengan telah diserahkan kan ini merupakan komitmen pemerintah kab. Karimun pada pengelolaan laporan keuangan.
Hal-hal lain pada inspektorat selaku sarana komunikasi pemerintah daerah kepada BPK.
Dukungan kepala daerah permaslahan dalam laporan keuangan untuk dapat diselesaikan dengan secepatnya.
Dan tindak lanjut pada laporan keuangan ini adalah pada tindakan hukum dan hal tersebut untuk tidak kita kehendaki. Tegasnya.
Harapan tidak terjadinya komposisi pada belanja daerah dengan belanja pegawai yang tidak seimbang di Pemerintah Daerah Kab. Karimun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *