Gak Pakai Ribet! Sekarang Bayar Sampah di Karimun Bisa Pakai QRIS

Gak Pakai Ribet! Sekarang Bayar Sampah di Karimun Bisa Pakai QRIS

Tanjung Balai Karimun, 11 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Karimun resmi memulai transformasi digital dalam sektor pelayanan publik melalui sosialisasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas keuangan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karimun, Ahmadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan respons atas amanat Permendagri yang mendorong percepatan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, peralihan dari sistem tunai konvensional ke digital akan memberikan jaminan akuntabilitas yang lebih tinggi.

"Selama ini pembayaran dilakukan secara tunai. Dengan mendorong ke arah digital, kita memastikan transaksi lebih transparan dan akuntabel karena langsung masuk ke rekening daerah. Hal ini krusial untuk mencapai target penerimaan daerah yang lebih optimal," ujar Ahmadi.

Ia juga menekankan bahwa kunci sukses pengelolaan sampah terletak pada sinergi hingga tingkat kelurahan dan desa. "Lembaga pengelola sampah di tingkat bawah adalah ujung tombak. Dengan sistem digital ini, interaksi pelayanan menjadi lebih dekat dan komplain dari wajib retribusi diharapkan dapat diminimalisir sehingga pelayanan menjadi maksimal," tambahnya.

Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) Cabang Tanjung Balai Karimun menyatakan komitmen penuhnya dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan pemerintah. Digitalisasi retribusi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga mendongkrak nilai indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Karimun.

"Kami meyakini implementasi QRIS sebagai media pembayaran retribusi sampah adalah langkah nyata optimalisasi PAD. BRKS mengambil peran aktif karena saat ini wilayah Kepulauan Riau masuk dalam kategori tiga terbaik nasional dalam penilaian ETPD. Kami ingin memastikan Kabupaten Karimun terus berada di garis depan dalam percepatan digitalisasi melalui TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)," jelasnya.

Bupati Karimun, H. Ing Iskandarsyah, mengapresiasi kolaborasi cepat antara DLH dan BRKS dalam mewujudkan program ini. Beliau menekankan bahwa pengelolaan sampah memerlukan anggaran yang besar—mencapai Rp14 miliar—sehingga partisipasi masyarakat melalui retribusi yang dikelola secara profesional sangatlah penting.

"Masalah sampah adalah urusan kita bersama. Dengan menggunakan QRIS, kita membangun sistem yang lebih tertib dan disiplin. Saya ingin kita belajar dari negara tetangga mengenai kedisiplinan dan pemanfaatan teknologi untuk membangun peradaban masyarakat yang lebih maju," tegas Bupati.

Bupati juga mengaitkan langkah digitalisasi ini dengan tren ekonomi positif Karimun yang tumbuh sebesar 7,8%. Beliau berpesan agar bonus demografi Karimun yang didominasi usia produktif dapat dikelola dengan sistem pemerintahan yang modern agar menjadi motor penggerak pembangunan.

"Mari kita manfaatkan teknologi ini untuk memastikan setiap rupiah yang disetorkan masyarakat kembali dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, sehat, dan berkualitas bagi seluruh warga Karimun," pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Karimun terus berinovasi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pelayanan publik guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.