Inflasi Karimun Masuk 10 Terendah Nasional, Wakil Bupati Rocky Marciano Minta Sinergi TPID Diperkuat Jelang Akhir Tahun

KARIMUN, 23 SEPTEMBER 2026 – Pemerintah Kabupaten Karimun mencatatkan pencapaian gemilang dalam pengendalian kestabilan ekonomi daerah. Berdasarkan data per Agustus 2026, tingkat inflasi year-on-year (y-o-y) Kabupaten Karimun tercatat sangat rendah di angka 2,08%. Pencapaian ini tidak hanya menempatkan Karimun dengan aman di dalam rentang sasaran target inflasi nasional (1,5% s.d. 3,5%), tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu dari 10 Kabupaten/Kota dengan inflasi terendah di Indonesia.

Keberhasilan menekan laju inflasi ini juga diiringi dengan tren pertumbuhan ekonomi yang positif, yakni sebesar 5,32% pada Triwulan II 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Meski mencatatkan tren yang sangat positif, Wakil Bupati Karimun menegaskan bahwa capaian ini tidak boleh membuat jajaran Pemerintah Daerah dan instansi terkait bersikap lengah. Hal tersebut disampaikannya secara tegas saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karimun Triwulan III Tahun 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Rabu (23/9).

Dalam arahannya, Wakil Bupati Rocky menyoroti kerentanan struktural yang harus terus diwaspadai, mengingat karakteristik geografis Kabupaten Karimun.

"Kita ketahui bersama, Karimun sebagai daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah, faktor cuaca, dan distribusi antar pulau sangat memengaruhi harga," tegas Wakil Bupati.

Beliau menambahkan bahwa rantai pasok yang sensitif membutuhkan pengawasan ketat. "Sedikit saja distribusi pasokan pangan terganggu, harga komoditas pangan seperti cabai, beras, minyak goreng, gula pasir bahkan hingga harga ikan akan langsung bergejolak di pasar," jelasnya.

Memasuki periode akhir tahun (Kuartal IV), tren tekanan inflasi diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang didorong oleh tingginya permintaan masyarakat, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta potensi cuaca ekstrem yang kerap memicu gangguan logistik laut.

Sebagai langkah antisipatif, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh anggota TPID Kabupaten Karimun untuk memperkokoh kolaborasi lintas sektoral dalam mengeksekusi 9 Langkah Konkret Pengendalian Inflasi. Pendekatan ini harus berlandaskan pada kerangka strategi 4K yang terukur, yaitu:

1. (K)eterjangkauan Harga

2. (K)etersediaan Pasokan

3. (K)elancaran Distribusi

4. (K)omunikasi yang Efektif.

"Setiap langkah perlu dilaksanakan secara konsisten dan terukur, dengan mengoptimalkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah serta stakeholder terkait, sehingga berbagai potensi tekanan inflasi dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat," instruksi Wakil Bupati.

Sebagai penutup, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap sinergi yang solid dari seluruh instansi dan penguatan edukasi belanja bijak di tengah masyarakat dapat terus menjaga daya beli publik. Melalui Rakor TPID Triwulan III ini, Pemkab Karimun menargetkan lahirnya solusi-solusi taktis agar stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun tetap terjaga hingga penghujung tahun 2026.