Komisi X DPR RI Soroti Krisis Ruang Kelas di SDN 004 Tebing, Dorong Penambahan Sekolah dan RKB

TANJUNG BALAI KARIMUN, 23 April – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Karimun dengan meninjau langsung kondisi sarana pendidikan di SD Negeri 004 Tebing. Kunjungan ini didampingi oleh Bupati Karimun, Iskandarsyah.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi X menemukan ketimpangan signifikan antara jumlah ruang kelas dan rombongan belajar. Dari data di lapangan, sekolah hanya memiliki 6 ruang kelas, sementara terdapat 18 rombongan belajar (rombel), sehingga kegiatan belajar mengajar harus dibagi menjadi tiga sift (pagi, siang, dan sore).

Anggota Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan bahwa kondisi ini tidak ideal bagi sistem pendidikan.
“Lokalnya hanya enam, tapi rombelnya ada 18, sehingga harus tiga shift. Yang perlu kita lihat adalah apakah ini karena penambahan rombel setiap tahun atau karena tidak ada sekolah lain,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fenomena ini tidak disebabkan oleh penurunan minat sekolah, melainkan keterbatasan daya tampung.
“Sekolah negeri ada, sekolah swasta ada, dan semuanya tidak ada yang berkurang muridnya. Maka kemungkinan kita perlu menambah sekolah agar tidak sampai tiga shift dalam satu sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, sistem tiga sift berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
“Kalau sampai tiga shift, anak-anak ada yang berangkat siang sampai sore. Ini tidak pas untuk dunia pendidikan kita,” tegasnya.

Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyatakan bahwa pemerintah daerah menjadikan persoalan ini sebagai prioritas utama melalui percepatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta penguatan perencanaan pembangunan sekolah baru.

“Target kita adalah menghapus sistem sift. Dengan dukungan Komisi X DPR RI, kita dorong percepatan pembangunan RKB dan opsi penambahan unit sekolah baru,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi terhadap kondisi tenaga pendidik di Karimun. Mayoritas guru di sekolah tersebut telah berstatus ASN (PNS dan PPPK) serta memiliki sertifikasi pendidik.

“Guru-gurunya sudah sejahtera, sudah ASN, PPPK, dan tersertifikasi. Ini menjadi fondasi kuat. Tinggal bagaimana negara menghadirkan fasilitas yang memadai,” tambah My Esti.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan tenaga pendidik secara nasional.
“Ini menjadi penyemangat bahwa Indonesia masih membutuhkan tenaga pendidik di berbagai daerah. Negara harus hadir menjamin kesejahteraan mereka, terutama yang bertugas di wilayah terpencil,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI telah meminta data detail kebutuhan ruang kelas dan distribusi sekolah di Kabupaten Karimun dan wilayah Kepulauan Riau. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengusulan program pembangunan infrastruktur pendidikan nasional agar lebih tepat sasaran.

Komisi X menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan akses pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia.
“Pendidikan harus bermutu dan setara di semua wilayah. Terus maju untuk Indonesia Raya,” pungkasnya.