Informasi Hibah & Bansos

Daftar Nama Penerima Hibah dan Surat Edaran

  1. Daftar Nama Penerima Hibah
  2. Surat Edaran : Halaman 1 / Halaman 2

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK), dan surat Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Nomor 050/Baperlitbang/II/27/2017 hal Pengisian Target Aksi PPK B.03 Tahun 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

  1. HIBAH

A. PENGUSULAN HIBAH

a. Hibah dapat diberikan kepada :

  1. Hibah kepada Pemerintah Pusat
  2. Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
  3. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Hibah Badan dan Lembaga, diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  5.  yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
  6. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
  7. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  8. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
  1. Menyampaikan permohonan tertulis usulan hibah ditujukan kepada Bupati Karimun melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun untuk diregistrasi selanjutnya diteruskan kepada Asisten terkait dan diteruskan kepada OPD/unit kerja terkait untuk dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi (jika layak).
  2. Proposal usulan hibah sekurang-kurangnya memuat :
  3. Latar belakang
  4. Maksud dan tujuan
  5. Rencana anggaran biaya
  6. Rencana pelaksanaan kegiatan
  7. Profil lembaga
  8. Susunan pengurus.
  1. Lampiran proposal terdiri dari :
  2. Foto copy kartu tanda penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus dan nomor telepon yang bisa dihubungi
  3. Rekomendasi dari instansi terkait
  4. Surat keterangan domisili dari Lurah/Desa setempat
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak
  6. Akte Notaris
  7. Bukti kepemilikan gedung atau bukti kontrak/sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantor sekretariat menyewa
  8. Bukti kepemilikan status tanah untuk bantuan membangun kantor/gedung sekretariat atas nama lembaga, badan atau organisasi masyarakat.
  1. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN HIBAH
  2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah, meliputi:
  3. Usulan calon penerima hibah
  4. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
  5. NPHD
  6. Pakta integritas (Surat Pernyataan Pertanggungjawab) memuat pernyataan bersedia diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksanaan hibah, serta melaporkan penggunaan hibah
  7. SP2D atas penyaluran hibah atau bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
  8. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  9. Laporan pengguna hibah
  10. Surat pernyataan tanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
  11. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa barang/jasa
  12. Surat pengantar yang ditunjukan kepada Bupati
  13. Laporan kegiatan, terdiri atas:
  14. Ruang lingkup kegiatan/penjelasan kegiatan yang telah dilaksanakan
  15. Realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah uang
  16. Realisasi penggunaan hibah
  17. Lampiran yang diperlukan seperti: Foto visual kegiatan dan fotocopy buku rekening bank untuk hibah uang.
  18. Laporan bermaterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi Pemerintah, atau sebutan lain atau ketua/pimpinan organisasi masyarakat.
  1. Pertanggungjawaban adalah dokumen asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
  1. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  1. Pertanggungjawaban adalah dokumen asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
  1. Terhadap penerima hibah yang masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naska NPHD sampai dengan akhir tahun anggaran, maka wajib membuat laopran pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
  1. Dalam hal terhadap penerima hibah yang pergunaan dananya tidak dipergunakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenan makan penerima hibah wajib mengembalikan ke Kas Daerah
  1. BANTUAN SOSIAL
  1. PENGUSULAN BANTUAN SOSIAL
  1. Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat meliputi :
  2. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
  3. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  1. Pemberian bantuan sosial wajib memenuhi kriteria paling sedikit:
  2. Selektif

Kriteria selektif bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

  1. Memenuhi persyaratan penerima bantuan

Kriteria persyaratan penerima bantuan yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif daerah.

  1. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa batuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

  1. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

  1. rehabilitasi sosial
  2. perlindungan sosial
  3. pemberdayaan sosial
  4. jaminan sosial
  5. penanggulangan kemiskinan
  6. penanggulangan bencana.
  1. Menyampaikan permohonan tertulis usulan bantuan sosial ditujukan kepada Bupati Karimun melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun untuk diregistrasi selanjutnya diteruskan kepada Asisten terkait dan diteruskan kepada OPD/unit kerja terkait untuk dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi.
  1. Bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat paling sedikit melengkapi dokumen :
  2. Surat permohonan diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat
  3. Proposal sekurang-kurangnya memuat :
  4. Maksud dan tujuan
  5. Rencana anggaran biaya
  6. Lampiran proposal terdiri dari :
  7. Foto copy kartu tanda penduduk
  8. Surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat
  9. Surat Keterangan Tidak Mampu.
  1. Bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah paling sedikit melengkapi dokumen :
  2. Surat permohonan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
  1. Proposal sekurang-kurangnya memuat :
  2. Latar belakang
  3. Maksud dan tujuan
  4. Rencana anggaran biaya
  5. Susunan pengurus
  6. Lampiran pengurus terdiri dari:
  7. Foto copy kartu tanda penduduk ketua, sekretaris dan bendahara
  8. Surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat
  9. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  1. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN SOSIAL
  2. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial, meliputi:
  3. Usulan calon penerima bantuan sosial;
  4. Permohonan Pencairan bantuan sosial
  5. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  6. Rekapitulasi penerima bantuan sosial bagi individu/keluarga yang tidak dapat direncanakan;
  7. Pakta integeritas (Surat Pernyataan Tanggungjawab) memuat pernyataan bersedia diaudit dan pernyataan bertanggungjawab penuh baik formal maupun material terhadap pelaksaan bantuan sosial, serta melaporkan penggunaan bantuan sosial;dan
  8. SP2D atas penyaluran hibah atau bukti transfer uang atas pemebrian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terimabarang/jasa atas pemberian bantuan sisoal berupa barang/jasa.
  1. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  2. laporan penggunaan bantuan sosial;
  3. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang telah diterima akan digunakan sesuai dengan usulan
  4. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima bantuan sosial berupa barang/jasa;
  1. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas pengguna bantuan sosial yang diterimanya.
  1. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan sosial.
  1. Pertanggungjawaban adalah dokumen asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Peraturan-Peraturan

  1. PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2016
  2. PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2016
  3. PERMENDAGRI NOMOR 39 TAHUN 2012
  4. PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011
  5. PERUBAHAN PERBUP 24 TAHUN 2016
  6. DAFTAR PENERIMA HIBAH BANSOS
  7. PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HIBAH DAN BANSOS